Pelabuhan Baubau, Wanci dan Tampo Bakal Direhab Dishub Sulawesi Tenggara, Anggaran Rp32 Miliar
Pemda Kolut Alokasikan Anggaran 20 M untuk Program Makan Bergizi Gratis di 2025
Pemkab Kolaka Utara Pecahkan Rekor MURI Makan Bergizi Gratis 22 Ribu Pelajar
Biaya Makan Bergizi Gratis di Kendari Gunakan Uang Pribadi Presiden Prabowo, Ini Alasannya
Meriahkan HUT Ke-78 BPK RI, BPK Perwakilan Sultra Selenggarakan Program “BPK Mengajar”.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan “BPK Mengajar” pada tanggal 9 Januari 2025. Kegiatan tersebut diadakan di SMAN 1 Kendari, dengan mengusung tema “BPK Maju, BPK Terdepan”, sukses terselenggara dengan hadirnya 80 siswa.
”BPK Mengajar” merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT BPK RI Ke-78. BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Satuan Kerja (Satker) BPK...
Pemdes Ulusena Tuntas Salurkan BLT-DD Tahun 2024 ke-25 Keluarga Penerima Manfaat
Pemprov Sultra Terima Penghargaan dari Kemendagri sebagai Pelayanan Publik Terbaik
Bappeda Konawe Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi dengan Aplikasi MANTAP KONAWE
Berkunjung Ke RSUD, Ketua DPRD Konawe Soroti Pelayanan Hingga Kebersihan Rumah Sakit
Kejari Muna Tahan Inisial A Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jaringan Air Bersih
Upaya Kembangkan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Negara, Unsultra Teken MoU Bersama BPK Sultra
Kepala Puskesmas Lohia dan Bendahara Ditahan, Skandal Korupsi Dana BOK Terkuak
2 Juta Batang Rokok Tanpa Pita dan 487 Botol Miras Ilegal Dimusanahkan Bea Cukai Kendari
Dorong Internasionalisasi Bahasa Indonesia, Kantor Bahasa Sultra Seragamkan Kurikulum BIPA
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sultra Gelar Diskusi Interaktif
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sebut 3 Kasus Korupsi Sering Terjadi di Sektor Pertambangan
BPK Sultra Go To School di SMKN 2 Kendari, Agtasya Dwinta Putri: Upaya Mengenalkan Tupoksi BPK
Kemensos Salurkan Bantuan RP244,6 Juta bagi 110 Penyandang Disabilitas di Sultra
Pj Gubernur ASN Wajib Beri Pelayanan Publik Terbaik dan Wujudkan Sultra Sejahtera
Pemprov Sultra Anggarkan Rp1,5 Miliar Perawatan Tugu Persatuan Kendari di 2025
Membentengi Netralitas Presiden
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Herdiansyah Hamzah
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Membentengi Netralitas Presiden
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Politik dan Pemerintahan
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Dukungan ini diberikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang secara langsung mengusung pasangan tersebut. Namun, ada perdebatan tentang apakah tindakan ini...
LHKPN Abal-abal, Pejabat Patut Dijatuhi Sanksi
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Kompas
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
LHKPN Abal-abal, Pejabat Patut Dijatuhi Sanksi
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak benar dalam menyampaikan LHKPN, bahkan tidak menyerahkan LHKPN perlu diatur di UU. Selain masih ada penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, sejumlah laporan yang diberikan diduga dilakukan dengan tidak benar. Ini...
Guru Besar dan Jurnal Predator
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Fachri Aidulsyah
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Guru Besar dan Jurnal Predator
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum
Media
:
Blog
Deskripsi
:
Artikel ini membahas persoalan pengangkatan guru besar secara massal yang menjadi tren di beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi agama negeri (PTAN). Pengangkatan massal ini dianggap sebagai prestasi institusi dalam meningkatkan jumlah guru besar dan memenuhi target pemerintah untuk menaikkan rasio guru besar hingga 20...
Kemampuan Memimpin Diri dan Upaya Pencegahan Korupsi dan Etik Keteladanan Mahatma Gandhi
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Sabilla Oktaviano Safitri
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompasiana
Subjek
:
Kemampuan Memimpin Diri dan Upaya Pencegahan Korupsi dan Etik Keteladanan Mahatma Gandhi
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Media
:
Kompasiana
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan penjabaran kemampuan memimpin diri dan upaya pencegahan korupsi dengan mengarahkan individu agar dapat membangun kesadaran moral dan etika, mengendalikan diri dari godaan korupsi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memberi teladan bagi orang lain.
Mahatma...
Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Zainal Arifin Mochtar (Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan isu ketatanegaraan adanya upaya amandemen Kembali ke UUD 1945 dan memasukkan perubahan atas Pasal 7 UUD tentang masa jabatan Presiden. Walaupun sudah ada klarifikasi terkait isu ini ada yang...
Celah Masalah Pemutihan Kredit Usaha Kecil
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Tempo
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo
Subjek
:
Celah Masalah Pemutihan Kredit Usaha Kecil
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara, Hukum Pidana
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Keputusan pemerintah menghapus kredit macet usaha kecil di bank dan Lembaga pembiayaan milik negara bisa menghidupkan kembali bisnis mikro yang mandek. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menegah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto...
Mimpi Buruk KPK
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Muhammad Fatahillah Akbar (Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM)
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kendari Pos
Subjek
:
Mimpi Buruk KPK
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara, Hukum Pidana
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pids.Sus-TPK.2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2024 bisa berakitab fatal bagi pemberantasan korupsi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat, penuntut umum KPK harus mendapatkan delegasi dari Jaksa Agung...
Masa Depan Sultra di Tangan Orang Berduit?
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Molesara (Komuntas Pemerhati Demokrasi Sultra)
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kendari Pos
Subjek
:
Masa Depan Sultra di Tangan Orang Berduit?
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Cetak (Majalah)
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah disektor pertambangan, perikanan, kehutanan. Selain itu Sulawesi Tenggara juga memiliki sumber daya manusia berkualitas karena dihuni banyak akademisi, profesional, serta tokoh masyarakat yang berpotensi besar dalam menggerakkan berbagai...
Mahkamah Rakyat: Jalan Baru Menggapai Keadilan
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Bivitri Susanti
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo
Subjek
:
Mahkamah Rakyat: Jalan Baru Menggapai Keadilan
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum
Media
:
Cetak (Majalah)
Deskripsi
:
Pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan mahkamah rakyat atau pengadilan rakyat sebagai alternatif pencari keadilan. Model Pengadilan Rakyat sekarang dikenal sebagai “Russell Tribunal” atau “Russell-Sartre Tribunal” yang meluas ke berbagai belahan dunia. Pengadilan rakyat adalah pengadilan dalam arti sesungguhnya. Pengadilan rakyat muncul saat keadilan tidak bisa didapatkan dari...
470 Polisi Amankan Proses Pilkada 2024 di 11 Kecamatan Kendari, 7 Konkep, 4 Konsel, 2 Konawe
Resmikan Mess Pemda Sultra di Makassar, Pj Gubernur: Jaga dengan Baik Aset Kita
Mudahkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos, BKAD Kendari Gelar Bimtek
