Tanam Pohon PT Vale dan Gubernur Sultra Dukung Ketahanan Pangan dan Ekosistem
Kejati Sultra Geledah Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta
BPK dan Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Bahas Tata Kelola Permintaan Informasi Publik
Kendari – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPK Sultra) dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (KI Sultra) menggelar diskusi penting mengenai pengelolaan permintaan informasi publik, khususnya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai output dari BPK Sultra. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi.
BPK Sultra menyampaikan bahwa LHP sebagai...
Pemda Konut Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK, Abuhera Harap Tak Ada Masalah
Rencana Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton: Enam Wilayah Sulawesi Tenggara Akan Bergabung
Wacana Pemekaran: Kota Raha Siap Berpisah dari Kabupaten Muna, Masih Menunggu Persetujuan
Rencana Pemekaran Kolaka Selatan: 5 Kecamatan Siap Menjadi Kabupaten Baru di Sulawesi Tenggara
Pemkot Kendari Jadi Role Model di Sultra, Sistem Keuangan Daerah Diapresiasi BPK
Muna Timur Menuju Masa Depan! Pemekaran Daerah untuk Kemajuan Ekonomi, Perikanan, dan Pertanian
Kronologi Ribuan Ampul Obat Bius Golongan Narkotika RSUD Bahteramas Sultra Raib Dicuri
ASN di Bombana Ditangkap Saat Cari Sabu, Polisi Selidiki Jaringan Peredaran Narkoba
Tanam Pohon, PT Vale dan Gubernur Sultra Dukung Ketahanan Pangan dan Ekosistem
Kejati Sultra Geledah Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta
Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) Periode Februari Tahun 2025 untuk Pembangunan ZI Menuju WBBM
Dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), maka BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara perlu memperoleh masukan menyangkut pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.
Sobat BPK, berikut adalah Hasil Survei Presepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode Februari 2025
Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penilaian survei tersebut, semoga BPK Sultra dapat...
Legal Journal of Law Advice: Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menanggulangi Tindak Korupsi di Indonesia
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Wandi Pratama Putra, St. Hadijah Wahid
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Legal Journal of Law Advice (Vol. 1 No. 1 (2024))
Subjek
:
Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Abstrak
:
Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia.
Tautan
:
Legal...
Sultra Research of Law: Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
La Ode Amri, La Ode Bariun, Winner A. Siregar, Hijriani, Suriani Bt Tolo, La Ode Munawir
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Sultra Research of Law (Vol 6 No 2 (2024))
Subjek
:
Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Abstrak
:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum dan penyelesaian hukum dari tumpang tindih tersebut dari...
Halu Oleo Law Review: Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intellegence
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Ahmad Sofian
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2025
Sumber
:
Halu Oleo Law Review (Vol. 9 No. 1 (2025))
Subjek
:
Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intellegence
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Abstrak
:
Tulisan ini mengulas tentang adanya atribusi AI dalam sejumlah tindak pidana sehingga perlu dipertimbangkan dalam hukum pidana Indonesia masa depan (ius constituendum) agar AI bisa dijadikan subjek hukum dan bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Di beberapa negara saat...
Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan UU Prioritas Tahun 2025 & Rancangan UU Tahun 2025-2029
Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 & Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029
Voluntary Carbon Markets: A Critical Assessment
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Leonhard Meitner
Tempat Publikasi
:
Berlin School of Economics and Law
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Institute for International Political Economy Berlin, Working Paper No. 246/2024
Subjek
:
Voluntary Carbon Markets: A Critical Assessment
Bahasa
:
Inggris
Bidang
:
Hukum Lingkungan
Abstrak
:
Krisis iklim yang mengancam memerlukan pengembangan bentuk respons baru, namun sejauh ini, tindakan perubahan iklim tidak memenuhi ambisi untuk menangani masalah tersebut. Pasar Karbon Sukarela (VCMs) adalah salah satu solusi yang diusulkan untuk menjembatani...
Yurisprudensi: Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tipe Dokumen
:
Yurisprudensi (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2024)
Tahun Publikasi
:
2024
Kaidah Hukum
:
Diterbitkan oleh Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.
"Terdiri atas Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno beserta Surat Edaran Penerbitan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, dengan rincian:
a. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana
b. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata
c. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer
d. Rumusan Hukum Hasil Rapat...
Kemenkum Sultra Terima Koordinasi Pemkab Wakatobi Terkait Perbaikan Raperbup APBD 2025
Pemkab Konawe Selatan Sinergi dengan BPKP Sultra Cegah Penyimpangan Keuangan
Bupati Mubar Kunjungi Warga Korban Kebakaran, Serahkan Bantuan Pemerintah dan Pribadi
BPMP Sultra Gelar Forum Konsultasi Publik 2025, Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan
Warga Kolaka Utara Antusias Sambut Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis
Tujuh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada BPK
Kendari, 27 Maret 2024 — Sebanyak tujuh entitas pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Rabu, 27 Maret 2024.Entitas yang menyerahkan laporan keuangannya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kabupaten...
Penyampaian LK Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024 oleh Sebelas Entitas
Kamis, 26 Maret 2025 BPK Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima 11 Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah. Penyampaian laporan keuangan dilakukan oleh Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Muna Barat
Penyerahan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima...
Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara
Sidang Pleno Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam acara ini, terdapat beberapa agenda pembahasan, diantaranya sidang pleno dan pemilihan Ketua IAI Wilayah Sulawesi Tenggara periode 2025 – 2029.
Dalam Sidang Pleno, Dr. Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA,...
Pererat Sinergi dan Kolaborasi, BPK menerima Kunjungan dari IAI Wilayah Sulawesi Tenggara
Kendari, 18 Maret 2025, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara menerima kunjungan dari Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Sulawesi Tenggara didampingi oleh Lektor Jurusan Akuntansi Universitas Halu Oleo .
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, menggali ilmu, dan memperkuat kolaborasi, serta sebagai persiapan untuk kegiatan Sidang Pleno dan Pemilihan Ketua IAI Wilayah Sulawesi Tenggara Periode 2025 – 2029.
Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) Periode Januari 2025 untuk Pembangunan ZI Menuju WBBM
Dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), maka BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara perlu memperoleh masukan menyangkut pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.
Sobat BPK, berikut adalah Hasil Survei Presepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode Januari 2025
Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penilaian survei tersebut, semoga BPK Sultra dapat...
Anggaran Rp1 Miliar Disiapkan untuk Normalisasi Drainase Kendari Guna Mengatasi Banjir
Pemkot Baubau Siap Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis, Tahap Awal Sasar 3.500 Penerima
DPRD Bentuk Tim Peninjau, Investigasi Dugaan Kelalaian Pengelola Pasar Sentral Kendari
Tingkatkan Pendapatan Daerah, Kemenkum Sultra Harmonisasi Raperbup Pajak Mineral
Pelabuhan Baubau, Wanci dan Tampo Bakal Direhab Dishub Sulawesi Tenggara, Anggaran Rp32 Miliar
Pemda Kolut Alokasikan Anggaran 20 M untuk Program Makan Bergizi Gratis di 2025
