Senin, (27/07). Bertempat di ruang rapat BPK Sultra, Kepala Perwakilan, M. Ali Asyhar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muna TA. 2019. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan mengucapkan terima kasih atas penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang berdasarkan hasil pemantauan saat ini telah mencapai 80,62%. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya pada Pemerintah Kabupaten Muna yang telah meraih predikat WTP sejak Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2019.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Muna, Malik Ditu mengungkapkan dengan pencapaian oponi WTP kali ini pihak pemerintah daerah akan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas rekomendasi BPK Sultra yang antara lain terkait permasalahan pengelolaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu sisa uang persediaan dan utang PFK pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlambat disetor ke kas daerah/negara, serta terdapat pembayaran belanja melewati TA 2019 dan menyimpan kas di rekening yang tidak sesuai ketentuan termasuk menyimpan kas secara tunai melewati tahun anggaran berkenaan.
Lanjut Wakil Bupati, permasalahan lainnya terkait penatausahaan aset tetap belum tertib dan tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, serta terjadinya kekurangan volume pada paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan dan belum dilakukan penarikan denda keterlambatan atas beberapa paket pekerjaan.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Muna, La Saemuna yang mengucapkan terima kasih atas terbukanya konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD akan memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
