Bertempat di ruang rapat BPK Sultra, Selasa (07/19), dilaksanakan kegiatan Diskusi terkait Percepatan Penyelesaian TLRHP Bertajuk Forum Komunitas Pelaksana Tindak Lanjut. BPK Sultra berupaya melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan melalui serangkaian pelaksanaan pertemuan secara langsung dengan Kepala Daerah dan Jajaran Pemerintah Daerah. Berkaca pada perolehan persentase penyelesaian TLRHP BPK Sultra pada semester II 2018 yang mencapai 75,65%, jika dibandingkan Kebijakan Percepatan Tindak Lanjut pada Auditorat Keuangan Negara VI (AKN VI) pada tahun 2018 minimal 80%, persentase penyelesaian TLRHP pada BPK Sultra belum sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dan belum merata. Belum tercapainya persentase percepatan TLRHP dikarenakan rendahnya komitmen entitas untuk melakukan TLRHP, Inspektorat Daerah/APIP belum optimal dalam mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Pada tahun 2017, BPK telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yang dituangkan dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Hal tersebut tentunya berlandaskan pula pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 yaitu pada pasal 20, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 pasal 8 ayat 1,2 dan 5. Serta UU Nomor 11 tahun 2008 dan perubahaanya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun tidak dapat dipungkiri, proses pemantauan tindak lanjut hingga semester II 2018 hampir sebagian besar masih bersifat manual, tindak lanjut hasil pemeriksaan belum seluruhnya terdokumentasi dalam database dan data yg dihimpun BPK maupun APIP tidak dapat bersinkronisasi secara real time. Pemantauan tindak lanjut juga belum optimal dikarenakan perkembangannya belum dapat dipantau setiap saat oleh semua pihak, baik Entitas Pemeriksaan maupun BPK.
Sehingga pada Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan semester I 2019 ini, BPK Sultra menggandeng seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk saling bersinergi dalam percepatan penyelesaian TLRHP melalui Forum Komunitas Pelaksana Tindak Lanjut dan disediakannya Ruang Layanan Komunikasi Pelaksana TLRHP di BPK Sultra. Selain itu tentunya memaksimalkan fungsi dari SiPTL oleh Entitas Pemeriksaan yang dapat diakses melalui link eauditee.bpk.go.id. Sehingga dengan begitu akan terwujud percepatan penyelesaian TLRHP dan kemudahan bagi Entitas Pemeriksaan dalam menyampaikan progres tindak lanjut secara real time dengan adanya pemanfaatan SIPTL dalam penyelesaian TLRHP.
