| Deskripsi |
: |
Keputusan Presiden Joko Widodo yang melantik Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto, meskipun ada kritik dan desakan agar Presiden menolak keputusan DPR yang mendasari penggantian tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, di mana hakim konstitusi dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika lembaga pengusul (DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung) merasa tidak puas. Beberapa pihak, seperti mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan peneliti CSIS Nicky Fahrizal, menilai Presiden seharusnya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian undang-undang yang mengatur penggantian hakim sebelum melantik Guntur Hamzah. Keputusan ini dipandang dapat melemahkan independensi kekuasaan kehakiman dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang dipandang buruk. |
