Tipe Dokumen | : | Artikel Hukum |
Penulis | : | Bahrul Ilmi Yakup (Dosen dan Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)) |
Tempat Publikasi | : | Indonesia |
Tahun Publikasi | : | 2024 |
Sumber | : | Kompas |
Subjek | : | Jerat Hukum Proyek Strategis Nasional |
Bahasa | : | Indonesia |
Bidang | : | Hukum |
Media | : | Kompas |
Deskripsi | : | Pembahasan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) didefenisikan sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Permasalahan hukum muncul ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyinyalir bahwa ternyata PSN tidak bersih dari praktik korupsi. Ada beberapa permasalahan hukum krusial yang menjerat pelaksana PSN yang perlu literasi dan mitigasi. Permasalahan hukum itu antara lain: a). jaminan konsistensi pelaksanaan kerangka hukum khusus terhadap PSN, b). sama sekali tak ada aturan akan perlindungan hukum terhadap pelaksana PSN yang tidak dapat diseleseikan alias mangkrak, dan c). cukup banyak norma aturan PSN yang senyatanya tidak tegas, ambigu, atau multitafsir, baik menyangkut materi muatan maupun menyangkut lingkup lakunya. |