Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?

Kasus pertambangan tanpa IUP yang menjadi sorotan Kompas, menurut penulis, berpotensi memiliki implikasi hukum yang lebih luas. Apabila kita mengizinkan kegiatan illegal dianggap sebagai tindak pidana korupsi hanya karena terdapat perbuatan yang melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan menimbulkan kerugian lingkungan, kegunaan pasal pidana dalam UU terkait dengan SDMA menjadi terancam. Lebih buruk lagi, apabila kasus korupsi hanya mengandalkan penghitungan kerugian lingkungan sebagai bukti adanya kerugian perekonomian negara, batas-batas tindak pidadna korupsi dan tindak pidana biasa menjadi kabur. 

Akibatnya, semua kasus pelanggaran hukum dapat saja berujung menjadi kasus korupsi. Jika ini terjadi, sesederhana orang yang membuang sampah di Sungai pun dapat diancam dengan tindak pidana korupsi! Hukum seperti ini sangatlah menakutka, draconian, dan dalam konteks lingkungan tidak ada manfaatnya bagi perlindungan dan pemulihan lingkungan.