| Tipe Dokumen | : | Artikel Hukum |
| Penulis | : | Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik dan Ketua Laboratorium Politik FISIP UIN Jakarta) |
| Tempat Publikasi | : | Indonesia |
| Tahun Publikasi | : | 2024 |
| Sumber | : | Kompas |
| Subjek | : | Legalitas Politik Uang |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Bidang | : | Hukum Tata Negara |
| Media | : | Kompas |
| Deskripsi | : | Praktik politik uang serupa klientelisme politik yang ditandai dengan maraknya pemilih serta aktor politik yang menyediakan jasa dukungan bagi kandidat dengan imbalan materi. Esensi klientelisme politik terletak pada pertukaran yang kontingen (Aspinall & Berenschot, 2019). Semacam hubungan timbal balik politik yang saling menguntungkan antara kandidat dan pemilih.
Alternatif Solusi: Ilmu politik selalu menawarkan beragam Solusi terkait masalah kronis politik electoral, salah satunya politik uang toksik. Pertama, pendekatan institusi. Kedua, pendekatan partai politik. Suka tak suka, semua permainan politik di negara ini dikendalikan oleh partai politik. Jika semua partai politik menganggap politik uang musuh Bersama (common enemy), bisa dipastikan persaingan politik berjalan sehat. Sebaliknya, jika semua partai politik menganggap praktik politik uang lumrah, perkara biasa, dan alat utama memenangi pemilu, bisa dipastikan jihad melawan politik uang sangat utopis. |
