Halu Oleo Law Review: Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Tindakan Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Laworo)
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
La Sensu, Sahrina Safiuddin, Asri Sarif
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Halu Oloe Law Review (Vol. 8, No.2 (2024))
Subjek
:
Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Tindakan Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Laworo)
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Keuangan Daerah
Abstrak
:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintah desa Laworo terhadap dibuatnya surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Penelitian...
Halu Oleo Law Review: Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Denta Lasonda, Caesarrani Ariningdyah, Salsabila Maulida Rahmah, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Achmad Fawwaz Asyraf
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Halu Oloe Law Review (Vol. 8, No.2 (2024))
Subjek
:
Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Publik
Abstrak
:
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu norma atau prinsip hukum yang diakui dan dilindungi di Indonesia. Kebebasan berekspresi menjamin perlindungan hukum terhadap individu...
Halu Oleo Law Review: Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, Haris Yusuf
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Halu Oloe Law Review (Vol. 8, No.1 (2024))
Subjek
:
Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Perdata
Abstrak
:
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan serta penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi. Selain itu, juga untuk mengetahui kedudukan royalti hak cipta...
Peci Kapolri
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Dani Muhtada
Tempat Publikasi
:
Semarang
Tahun Publikasi
:
2022
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Kepemimpinan dan Politik
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Publik
Media
:
Daring
Deskripsi
:
Artikel tersebut membahas kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ke beberapa pesantren di Jawa Tengah, yang dilihat sebagai upaya strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Setelah menghadapi berbagai masalah yang menggerus kepercayaan publik, seperti kasus Ferdy Sambo, insiden Kanjuruhan, dan kasus narkoba Teddy Minahasa, Polri mengalami penurunan tingkat...
Yurisprudensi: Putusan Arbitrase Adalah Putusan dalam Tingkat Pertama dan Terakhir serta Mengikat bagi Kedua Belah Pihak
Tipe Dokumen
:
Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung)
Tahun Publikasi
:
2016
Bidang
:
Hukum Perdata; Hukum Perjanjian
Kaidah Hukum
:
Putusan arbitrase adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi kedua belah pihak.
"Banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Bahwa dalam perkara Putusan PN Tangerang Nomor 224/Pdt.Sus-Arb/2016/PN Tng tidak merupakan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak ada upaya banding.
Yurispridensi: Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum
Tipe Dokumen
:
Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung)
Tahun Publikasi
:
2014
Bidang
:
Hukum Perdata; Hukum Perjanjian
Kaidah Hukum
:
Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum
Yurisprudensi: Kondisi Seseorang Dipersalahkan Melakukan Gratifikasi
Tipe Dokumen
:
Putusan Mahkamah Agung
Tahun Publikasi
:
1973
Bidang
:
Hukum Pidana; Gratifikasi
Kaidah Hukum
:
Pasal 418 KUHP tentang Gratifikasi :
1. Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi cq. penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara langsung melainkan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya; dan
2. Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian...
Yurisprudensi: Ketentuan yang Ada di Dalam Kontrak Karya Merupakan Lex Specialis dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Tipe Dokumen
:
Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung)
Tahun Publikasi
:
2013
Bidang
:
Hukum Perdata
Kaidah Hukum
:
Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yurisprudensi: Syarat-syarat Pembayaran Proyek Sebelum Proyek Diselesaikan Bukanlah Sebuah Kerugian Negara dan Tidak Memenuhi Unsur Melawan Hukum atau Menyalahgunakan Wewenang
Tipe Dokumen
:
Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung)
Tahun Publikasi
:
2016
Bidang
:
Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi
Kaidah Hukum
:
Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:
1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;
2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;
3) Telah ada penentuan denda keterlambatan;
4) Pelaksana proyek...
Yurisprudensi: Banding Arbitrase yang Diputus oleh Mahkamah Agung adalah Final dan Mengikat
Tipe Dokumen
:
Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung)
Tahun Publikasi
:
2011
Bidang
:
Arbitrase
Kaidah Hukum
:
Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agung adalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
Halu Oleo Law Review: Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Jabalnur, Idris Saputra, Jumiati Ukkas, Udiyo Basuki
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Halu Oloe Law Review (Vol.8, No. 1 (2024))
Subjek
:
Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Perdata; Hukum Bisnis; Hukum Perseroan Terbatas
Abstrak
:
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan Direksi yang telah diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS Luar Biasa serta akibat hukum Direksi yang diberhentikan melalui RUPS Luar...
Halu Oleo Law Review : Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Tipe Dokumen
:
Jurnal Hukum
Penulis
:
Agus Riyanto, Budi Santoso, Paramitha Paraningtyas, Adzan Fariq Darmawan
Tempat Publikasi
:
Kendari
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Halu Oloe Law Review (Vol.8, No. 1 (2024))
Subjek
:
Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Perdata; Hukum Bisnis; Hukum Perseroan Terbatas
Abstrak
:
Ratio decidendi tidak hanya dikenal dalam dunia peradilan tetapi juga di luar peradilan. Di bidang Pasar Modal...
Anti SLAPP untuk Pejuang Lingkungan
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Arif, Ahmad
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Lingkungan Hidup
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Lingkungan
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan pembungkaman terhadap Masyarakat yang melakukan kritik dan partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan hidupnya. Satu diantara pembungkaman tersebut yaitu melalui gugatan hukum atau dikenal sebagai SLAPP (strategic lawsuit against public participation). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk yang paling sering dipakai untuk membungkam suara kritis. Di...
Jalan Baru Utang Daerah
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Tempo
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo (Koran Nasional)
Subjek
:
Aturan Obligasi Daerah
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk menyederhanakan aturan terkait penerbitan obligasi bagi Daerah. Saat ini OJK telah memiliki tiga jenis aturan mengenai penerbitan oblikasi/sukuk daerah yakni melalui Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2017 tentang dokumen pendaftaran untuk penawaran obligasi dan sukuk daerah. Kedua, Peraturan OJK...
Raih Dua Penghargaan, Bukti Transparansi Pengelolaan Keuangan
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
H. Nisbanurrahim
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kendari Pos
Subjek
:
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Media
:
Kendari Pos
Deskripsi
:
Pembahasan terkait pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah meraih 2 penghargaan sebagai peraih peringkat pertama kategori mitra kerja terbaik Pemerintah Kabupaten dalam ajang Government Finance Statistics (GFS) Award 2023 yang diselenggarakan pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Budaya Gratifikasi
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Muhammad Fatahillah Akbar (Dosen pada Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas (Koran Nasional)
Subjek
:
Budaya Gratifikasi
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Pidana
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan Permasalahan gratifikasi yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP), dari aturan terkait gratifikasi tersebut dijelaskan...
Presiden Tidak Kebal Hukum
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Denny Indrayana (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada dan senior partner Integrity Law Firm)
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Majalah Tempo
Subjek
:
Kekebalan Hukum
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Tempo
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan konsep imunitas untuk presiden (presidential immunity), imunitas disini merujuk kepada pribadi yang sedang menjabat presiden dimana terdapat perdebatan panjang imunitas kepresidenan yang terjadi di Amerika Serikat, dari beberapa keputusan Mahkamah Agung...
Penolakan Revisi UU TNI-POLRI Kian Deras
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Tempo
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Majalah Tempo
Subjek
:
Penolakan Revisi UU TNI-POLRI Kian Deras
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Tempo
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini mengenai penolakan terhadap revisi UU Tentara Nasional Indonesia dan UU Kepolisian RI kian deras. Pada Rabu, 7 Agustus 2024, Koalisi Masyarakaat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengadukan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena dianggap menyalahi prosedur pembentukan UU. Dari 47 RUU dalam...
Kerja Sama Global untuk Masa Depan Dunia
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Antonio Guterres
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Internasional
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum dan Hubungan Internasional
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Pembahasan terkait KTT Masa Depan mempunyai agenda baru untuk meningkatkan perdamaian
Kenalkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Melalui Buku Profil dengan Huruf Braille untuk Penyandang Tunanetra
Kenalkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Melalui Buku Profil dengan Huruf Braille untuk Penyandang Tunanetra
Tingkat literasi informasi pelayanan publik pada masyarakat khususnya masyarakatpenyandang Tunanetra dapat ditingkatkan salah satunya dengan inovasi literasi di Lembaga atau Instansi Pemerintah. Inovasi literasi di Lembaga atau Instansi Pemerintahdapat diwujudkan dengan pendekatan buku kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu, diperlukan adanya intervensi...
Arsip Catatan Berita
Catatan Berita
Tahun
Judul Berita
2023
Sulawesi Tenggara Siapkan 18 Ton Beras Program Gerakan Pangan Murah untuk Dua Hari
2023
Target Wujudkan Indonesia Emas, Anggaran Pendidikan 2024 Capai Rp 660,8 T
2023
Preservasi Jalan Wolo-Bts. Kolaka Tingkatkan Konektivitas dan Percepatan Pembangunan
2023
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Sulawesi Tenggara Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Makin Mudah Aman Dengan Quick Response Code Indonesian Standard
2023
Penjabat Wali Kota Kendari Launching Program Baru...
