Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sultra Gelar Diskusi Interaktif
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sebut 3 Kasus Korupsi Sering Terjadi di Sektor Pertambangan
BPK Sultra Go To School di SMKN 2 Kendari, Agtasya Dwinta Putri: Upaya Mengenalkan Tupoksi BPK
Pemkot Kendari Raih Penghargaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sultra
Kemensos Salurkan Bantuan RP244,6 Juta bagi 110 Penyandang Disabilitas di Sultra
Pj Gubernur ASN Wajib Beri Pelayanan Publik Terbaik dan Wujudkan Sultra Sejahtera
Pemprov Sultra Anggarkan Rp1,5 Miliar Perawatan Tugu Persatuan Kendari di 2025
Membentengi Netralitas Presiden
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Herdiansyah Hamzah
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Membentengi Netralitas Presiden
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Politik dan Pemerintahan
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Dukungan ini diberikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang secara langsung mengusung pasangan tersebut. Namun, ada perdebatan tentang apakah tindakan ini...
LHKPN Abal-abal, Pejabat Patut Dijatuhi Sanksi
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Kompas
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
LHKPN Abal-abal, Pejabat Patut Dijatuhi Sanksi
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak benar dalam menyampaikan LHKPN, bahkan tidak menyerahkan LHKPN perlu diatur di UU. Selain masih ada penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, sejumlah laporan yang diberikan diduga dilakukan dengan tidak benar. Ini...
Guru Besar dan Jurnal Predator
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Fachri Aidulsyah
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Guru Besar dan Jurnal Predator
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum
Media
:
Blog
Deskripsi
:
Artikel ini membahas persoalan pengangkatan guru besar secara massal yang menjadi tren di beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi agama negeri (PTAN). Pengangkatan massal ini dianggap sebagai prestasi institusi dalam meningkatkan jumlah guru besar dan memenuhi target pemerintah untuk menaikkan rasio guru besar hingga 20...
Kemampuan Memimpin Diri dan Upaya Pencegahan Korupsi dan Etik Keteladanan Mahatma Gandhi
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Sabilla Oktaviano Safitri
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompasiana
Subjek
:
Kemampuan Memimpin Diri dan Upaya Pencegahan Korupsi dan Etik Keteladanan Mahatma Gandhi
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Media
:
Kompasiana
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan penjabaran kemampuan memimpin diri dan upaya pencegahan korupsi dengan mengarahkan individu agar dapat membangun kesadaran moral dan etika, mengendalikan diri dari godaan korupsi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memberi teladan bagi orang lain.
Mahatma...
Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Zainal Arifin Mochtar (Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Amandemen UUD, GBHN, dan Jabatan Presiden
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan isu ketatanegaraan adanya upaya amandemen Kembali ke UUD 1945 dan memasukkan perubahan atas Pasal 7 UUD tentang masa jabatan Presiden. Walaupun sudah ada klarifikasi terkait isu ini ada yang...
Celah Masalah Pemutihan Kredit Usaha Kecil
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Tempo
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo
Subjek
:
Celah Masalah Pemutihan Kredit Usaha Kecil
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara, Hukum Pidana
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Keputusan pemerintah menghapus kredit macet usaha kecil di bank dan Lembaga pembiayaan milik negara bisa menghidupkan kembali bisnis mikro yang mandek. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menegah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto...
Mimpi Buruk KPK
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Muhammad Fatahillah Akbar (Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM)
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kendari Pos
Subjek
:
Mimpi Buruk KPK
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara, Hukum Pidana
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pids.Sus-TPK.2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2024 bisa berakitab fatal bagi pemberantasan korupsi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat, penuntut umum KPK harus mendapatkan delegasi dari Jaksa Agung...
Masa Depan Sultra di Tangan Orang Berduit?
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Molesara (Komuntas Pemerhati Demokrasi Sultra)
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kendari Pos
Subjek
:
Masa Depan Sultra di Tangan Orang Berduit?
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Cetak (Majalah)
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah disektor pertambangan, perikanan, kehutanan. Selain itu Sulawesi Tenggara juga memiliki sumber daya manusia berkualitas karena dihuni banyak akademisi, profesional, serta tokoh masyarakat yang berpotensi besar dalam menggerakkan berbagai...
Mahkamah Rakyat: Jalan Baru Menggapai Keadilan
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Bivitri Susanti
Tempat Publikasi
:
Jakarta
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo
Subjek
:
Mahkamah Rakyat: Jalan Baru Menggapai Keadilan
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum
Media
:
Cetak (Majalah)
Deskripsi
:
Pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan mahkamah rakyat atau pengadilan rakyat sebagai alternatif pencari keadilan. Model Pengadilan Rakyat sekarang dikenal sebagai “Russell Tribunal” atau “Russell-Sartre Tribunal” yang meluas ke berbagai belahan dunia. Pengadilan rakyat adalah pengadilan dalam arti sesungguhnya. Pengadilan rakyat muncul saat keadilan tidak bisa didapatkan dari...
Bapenda Mubar: Pajak Warung Makan Tahun 2023 Capai Rp280,695 Juta
Pemda Konawe Utara Orientasi 440 PPPK Tenaga Kesehatan Formasi 2023
470 Polisi Amankan Proses Pilkada 2024 di 11 Kecamatan Kendari, 7 Konkep, 4 Konsel, 2 Konawe
Resmikan Mess Pemda Sultra di Makassar, Pj Gubernur: Jaga dengan Baik Aset Kita
Pj Gubernur: Tingkatkan Sinergisitas dan Kolaborasi untuk Bangun Sultra
Mudahkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos, BKAD Kendari Gelar Bimtek
Pemprov Sultra Terima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek
Pemkab Mubar Anggarkan Rp250 Juta Beasiswa Untuk Mahasiswa Kurang Mampu
Pemerintah dan DPRD Konawe Sepakati RAPBD 2025 Sebesar Rp1,855 Triliun
Tempati Gedung Baru, BP3MI Komitmen Lindungi Tenaga Kerja Migran Asal Sultra
Transformasi Digital, Konawe Dapatkan 84 Titik Akses Internet Gratis dari Kementerian Kominfo
Riset: Tambang Nikel Hancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajo
Penerima Manfaat BLT Disabilitas di Sulawesi Tenggara Apresiasi Kemudahan Akses
Bank Sultra Diduga Lakukan Pungli Anggaran BLT Penyandang Disabilitas
Brankas Bappeda Muna Dibobol Maling, Uang Rp 180 Juta Raib Digasak Pelaku
Anggota BPK Fathan Subchi Mendorong UNS Menerapkan Good University Governance
Surakarta, 6 Desember 2024, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi menyampaikan pidato kunci dalam Focus Group Discussion bertajuk Harmonisasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dalam Membangun Good University Governance kepada perwakilan Majelis Wali Amanat, Komite Audit, Rektorat, dan civitas academica di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
Fathan Subchi dalam paparannya menyampaikan bahwa penilaian atas good university governance merupakan implementasi...
Pj Bupati Kolut Tebar Ratusan Ribu Benih Ikan di Empang Terbengkalai
BPKAD Konut Sebut Pembayaran Kekurangan Gaji PPPK Telah Dituntaskan
PT VDNI dan OSS Berutang Puluhan Miliar ke Pemprov Sultra Terkait Pajak Air Permukaan
DPRD Kendari Ungkap Galian C di Poasia Belum Kantongi Izin Beroperasi
Jadi Saksi Korupsi Bandara Kolut, Eks Bupati Nur Rahman Akui Keluarganya Jadi Kontraktor
Rugikan Negara Rp9,8 M, 3 Terdakwa Korupsi Proyek Bandara Kolaka Utara Resmi Ditahan
BAP DPD Rapat Konsultasi Bersama BPK Perwakilan Sultra, Dorong Pengembalian Kerugian Negara
Pemkab Kolut Tanam 8 Komoditas Sayuran di Lahan Kosong Perkantoran
Pj Bupati Kolut Tebar Ratusan Ribu Benih Ikan Di Empang Terbengkalai
Era Abdul Azis, Sejumlah Jalan Usaha Tani dan Produksi di Kolaka Timur Dibeton
Pemda Muna Barat Sediakan Anggaran Rp4,3 Miliar Bangun Jalan Usaha Tani
Sudah Tiga Kali Adendum, PUPR Pastikan Pengerjaan 4 Mega Proyek di Muna Barat Tetap Berjalan
Jaga Keselamatan Masyarakat, Pemda Kolut Bakal Siapkan Mobil Damkar untuk Setiap Kecamatan
Respon Aduan Masyarakat, Pj Bupati Konawe Stanley Lakukan Sidak ke Puskesmas Uepai dan Puriala
TP-PKK Kolaka Utara Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Stunting