Perubahan Kedua UU ITE untuk Penguatan Perlindungan HAM
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Tempo
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo
Subjek
:
Perubahan Kedua UU ITE untuk Penguatan Perlindungan HAM
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan rencana lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertujuan untuk menguatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan kedua UU ITE ini oleh Kemenkominfo yang saat...
Hakim Konstitusi Bisa Diganti Sewaktu-waktu
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Zainal Arifin Mochtar
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2022
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Hakim Konstitusi Bisa Diganti Sewaktu-waktu
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Keputusan Presiden Joko Widodo yang melantik Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto, meskipun ada kritik dan desakan agar Presiden menolak keputusan DPR yang mendasari penggantian tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, di mana hakim konstitusi dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika lembaga pengusul (DPR,...
Hukum Omnibus dan Perda Syariah
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Dani Muhtada
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2020
Sumber
:
Suara Merdeka
Subjek
:
Hukum Omnibus dan Perda Syariah
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Suara Merdeka
Deskripsi
:
Artikel ini membahas apakah Omnibus Law melarang perda syariah, seperti diberitakan oleh Suara Merdeka. Pasal 522 Ayat (1) RUU Cipta Kerja melarang perda yang bertentangan dengan hukum lebih tinggi, kepentingan umum, dan mengandung diskriminasi, terutama terkait suku, agama, atau gender. Sebagian pihak menganggap ini melarang perda...
Pidana Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Muhammad Fatahillah Akbar (Dosen pada Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Pidana Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Pidana
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan diskursus tentang apakah Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengadili proses pemilu atau hanya menguji tentang hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terdapat kelemahan pada UU Pemilu hal ini dapat dilihat...
Putusan Keliru Penundaan Pemilu
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Zainal Arifin Mochtar (Ketua Departemen HTN FH UGM,Anggota Constitutional and Administratif Law Society (CALS))
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Putusan Keliru Penundaan Pemilu
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Artikel ini membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilu selama dua tahun empat bulan tujuh hari.
Gelar Janggal Profesor
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Robertus Robert (Sosiolog Universitas Negeri Jakarta dan Anggota Tim Evaluator Tempo)
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Tempo
Subjek
:
Gelar Janggal Profesor
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Administrasi Negara
Media
:
Tempo
Deskripsi
:
Pembahasan artikel ini terkait dengan makna kehidupan akademik jika universitas terus ditekuk oleh patronase dan kekuasaan, ketika pemberian nilai dan martabat bagi profesi akademik seperti guru besar atau profesor jika gelar-gelar itu disandang dengan jalan memperkuda mahasiswa mengandalkan industri kredit jurnal-jurnal...
Legalitas Politik Uang
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik dan Ketua Laboratorium Politik FISIP UIN Jakarta)
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Legalitas Politik Uang
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Tata Negara
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Praktik politik uang serupa klientelisme politik yang ditandai dengan maraknya pemilih serta aktor politik yang menyediakan jasa dukungan bagi kandidat dengan imbalan materi. Esensi klientelisme politik terletak pada pertukaran yang kontingen (Aspinall & Berenschot, 2019). Semacam hubungan timbal balik...
Menanti Arah Diplomasi Digital Indonesia
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Triwibowo, Alberts (Asisten Profesor di Jurusan Hubungan Internasional dan Peneliti PACIS Universitas Katolik Parahyangan)
Tempat Publikasi
:
Indonesia
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
Menanti Arah Diplomasi Digital Indonesia
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Internasional
Media
:
Kompas
Deskripsi
:
Pembahasan terkait Fenomena diplomasi digital makin marak, terutama karena pandangan yang menganggap digitalisasi mampu memberikan dampak signifikan bagi diplomasi, terutama bagi negara-negara kecil dan menengah. Arah diplomasi Indonesia menjadi penting, mengingat pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto...
BPI Danantara, antara Harapan dan Tantangan
Tipe Dokumen
:
Artikel Hukum
Penulis
:
Iwan Soemekto
Tempat Publikasi
:
Kendari, Sulawesi Tenggara
Tahun Publikasi
:
2024
Sumber
:
Kompas
Subjek
:
BPI Danantara, antara Harapan dan Tantangan
Bahasa
:
Indonesia
Bidang
:
Hukum Ekonomi
Media
:
Cetak (Koran)
Deskripsi
:
Pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). BPI Danantara adalah institusi baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola semua aset kekayaan negara. Badan ini diharapkan akan menjadi superholding BUMN sekaligus penyedia dana untuk membiayai Pembangunan. Danantara...
