Penolakan Revisi UU TNI-POLRI Kian Deras

Revisi UU TNI dan UU Polri merupakan usul inisiatif DPR. Usulan ini telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Mei 2024. Ada banyak pasal kontroversial yang termuat dalam aturan yang menuai kritik dari publik. Pasal bermasalah dalam RUU TNI tersebut meliputi:

1. Perpanjangan masa pensiun dari 58 menjadi 60 tahun menambah jumlah tantara non-job;
2. Penambahan jenis operasi militer selain perang dari 14 ke 19 membuat militer masuk terlalu jauh ke ranah sipil, seperti ikut dalam penanggulangan narkotik dan ketahanan pangan;
3. Kewenangan Angkatan Darat menegakkan hukum dan keamanan tumpang tindih dengan tugas kepolisian;
4. Tentara boleh berbisnis; dan
5. Tentara aktif dapat menduduki jabatan sipil di luar sepuluh Lembaga yang telah ditentukan dalam aturan sebelumnya.

Sedangkan Revisi UU Polri yang bermasalah tersebut meliputi:

1. Kewenangan polisi melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan ruang siber bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Kewenangan melakukan penyadapan dan perluasan intelijen serta menjaga keamanan tumpeng tindih dengan tugas Badan Intelijen Negara dan membahayakan demokrasi; dan
3. Bertambahnya masa pension perwira polisi dari 58 menjadi 60 tahun melemahkan regenerasi.