Sinergitas BPK dan DPR, menghasilkan peningkatan manfaat hasil pemeriksaan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang sehat, transparan dan akuntabel sehingga tercapainya tujuan negara yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi terkait peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan visi BPK menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, serta misi BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota VI BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, MA.
Pembukaan acara oleh Plh. Walikota Kendari, Nahwa Umar, Senin (5/8), yang bertempat di Hotel Claro tersebut, menandai dibukanya pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR, Amirul Tamim, segenap Organisasi Perangkat Daerah serta Forkopimda lingkup kota kendari. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut, juga memaparkan materi yang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto sebagai narasumber. Kepala Perwakilan mengungkapkan bahwa Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu Pemeriksaan Keuangan yang menghasilkan opini; Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan rekomendasi; dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang menghasilkan kesimpulan.
Pada sesi akhir acara, dilakukan pertukaran cinderamata dan foto bersama.
