Penyerahan LHP Kinerja Atas Pajak di Bendahara Pengeluaran Pada Kabupaten Kolaka Utara
Pada Semester II Tahun Anggaran 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pemeriksaan kinerja. Salah satu pemeriksaan kinerja yang telah dilaksanakan adalah Pemeriksaan Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kinerja bendahara pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan LHP Pajak di...
JENIS-JENIS PEMERIKSAAN
JENIS-JENIS PEMERIKSAAN
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI mempunyai kewenangan unruk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu :
1. Pemeriksaan Keuangan
pemeriksaaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
2. Pemeriksaan Kinerja
pemeriksaan atas...
Upacara Bendera Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-67
Untuk merenungkan kembali dan menghayati perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2012, Keluarga Besar BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melangsungkan upacara bendera memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-67 di halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam upacara ini yang bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, dengan Staf Sub Bagian Hukum dan...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Konawe Utara
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD, BPK RI wajib menyampaikan LHP atas LKPD. Memenuhi ketentuan tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2012 bertempat di ruang VIP Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD, Kepala Daerah dan Inspektorat...
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, entitas pemeriksaan yang telah diperiksa diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2012, bertempat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut. Dalam kegiatan ini BPK mengundang inspektorat se Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pembahasan dan melakukan pemantauan atas tindak...
Diklat Pemeriksaan Aset Tetap
"Upaya Peningkatan Kompetensi Auditor BPK Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan"
Pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan kegiatan diklat pemeriksaan aset tetap. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Pusdiklat BPK RI dengan Subbag SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembukaan kegiatan diklat ini dilaksanakan oleh Kasubaud Sultra II, Nelson Humiras Halomoan Siregar, S.E.,...
Workshop JDIH BPK RI Dengan Biro/Bagian/Sub Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se Sulawesi Tenggara
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Berkaitan dengan tugasnya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sangat penting bagi BPK untuk dapat mengakses...
Sosialisasi E-Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Tenggara
“Bersama Menuju BPK Sinergi”
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Juli 2012 menyelenggarakan Sosialisasi e-audit dengan mengundang 13 entitas se Sulawesi Tenggara. Acara dengan tema“Bersama Menuju BPK Sinergi” berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian Hukum, Kepala Biro/BPKAD/DPPKAD dan Bagian TI pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. Tujuan...